Sebuah badan hukum yang tersusun dari kekayaan baik harta maupun lainnya yang dipisahkan dan bertujuan untuk dapat mencapai sebuah tujuan tertentu dalam beberapa bidang, seperti bidang sosial, bidang kemanusiaan, dan bidang keagamaan yang tidak memiliki anggota. Lalu apakah yayasan wajib bayar pajak?<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Yayasan sebagai subjek pajak tertuang di dalam Pasal 111 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).\u00a0 <\/span><\/p>\n Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal tersebut, yang dimaksud \u201cbadan\u201d sebagai subjek pajak adalah sekumpulan orang dan\/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang di dalamnya termasuk yayasan. Subjek pajak ini dikenai pajak atas penghasilan yang diperolehnya misalnya, penghasilan yang bersumber dari laba usaha, imbalan karena pekerjaan, penghasilan karena bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, atau penghasilan lain. Sehingga meskipun cenderung bersifat non-profit, yayasan tetap diwajibkan membayar pajak sebagai suatu badan.<\/span><\/p>\n Yayasan juga berkewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri selaku pemberi kerja, apabila yayasan tersebut mempekerjakan karyawan, pegawai atau sejenisnya sesuai Pasal 21 UU PPh. <\/span><\/p>\n Penghasilan yang dimaksud bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Objek PPh Objek PPh termasuk pula keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada badan sosial, seperti yayasan. Sehingga, bagi objek PPh yang didapatkan dari hal-hal berikut ini, tidak termasuk objek pajak (Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90\/PMK.03\/2020 Tahun 2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan):\u00a0<\/span><\/p>\n Jadi, jika di antara pihak dalam pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kepada yayasan tidak memiliki jenis hubungan, maka yayasan tidak dibebankan PPh atas keuntungan karena pengalihan tersebut.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n Bingung terkait perpajakan Yayasan Anda? Segera konsultasikan dengan KAP EHS. <\/span>Dengan menggunakan jasa KAP EHS, maka akan lebih menghemat waktu proses administrasi dan operasional, tentunya dengan harga yang efisien, efektif dan cepat. Sehingga, pengusaha bisa lebih fokus untuk mengembangkan usahanya.<\/span><\/p>\n Informasi dalam artikel ini dapat mengalami perubahan dan perbedaan, menyesuaikan dengan perkembangan, situasi, strategi bisnis, kemajuan teknologi\u00a0<\/span>dan kebijakan tertentu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.<\/span><\/p>\n Staff EHS yang terpercaya dengan kompetensi dalam pelayanan audit, perpajakan, akuntansi \/ pembukuan, dan lisensi bisnis sangat bersedia untuk mendengarkan dan membantu menyelesaikan permasalahan bisnis Anda. Kami siap untuk membawa Anda satu langkah lebih dekat menuju kesuksesan.<\/p>\n Jakarta (Kantor Pusat)<\/p>\n Soho Capital Lt 30 no 03<\/p>\n Jl. Letjen S. Parman kav. 28<\/p>\n RT 3\/RW 5, Tanjung Duren Selatan<\/p>\n Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470<\/p>\n Hubungi kontak kami di bawah ini,<\/p>\n Whatsapp: 62 859-5379-5280<\/a><\/p>\n Alamat Email: kapehsindonesia@gmail.com<\/p>\n\n
Hibah, bantuan, atau sumbangan diberikan kepada:\u00a0<\/span><\/h6>\n<\/li>\n<\/ol>\n
\n
2. Tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilika, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan<\/h6>\n
Hubungi Kami<\/strong><\/h6>\n