Audit program pemeriksaan pajak merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan pajak. Program ini membantu pemeriksa menentukan apa saja yang perlu diuji, metode yang digunakan, serta dokumen yang dibutuhkan selama pemeriksaan. Dengan adanya program yang jelas, proses pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Bagi perusahaan, memahami audit program pemeriksaan pajak juga penting agar dapat mengetahui apa yang kemungkinan diperiksa dan mempersiapkan data yang relevan. Lalu, seperti apa program pemeriksaan pajak dan bagaimana tahapannya?
Apa Itu Audit Program Pemeriksaan Pajak?
Audit program pemeriksaan pajak adalah rencana kerja yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dalam standar pemeriksaan DJP, program pemeriksaan disusun berdasarkan rencana pemeriksaan dan setidaknya memuat metode, teknik, prosedur pemeriksaan, serta buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan.
Sederhananya, audit program bisa dianggap sebagai panduan kerja pemeriksa. Program ini membantu menentukan pos atau transaksi apa yang akan diperiksa, bagaimana pengujiannya dilakukan, dan bukti apa yang perlu dikumpulkan.
Dalam praktiknya, pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain sesuai ketentuan perpajakan. Pemeriksaan sendiri merupakan proses menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti secara objektif berdasarkan standar pemeriksaan.
Jadi, program audit pemeriksaan pajak bukan sekadar daftar dokumen yang harus dikumpulkan. Di dalamnya terdapat rangkaian pengujian yang disesuaikan dengan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan.
Tujuan Audit Program Pemeriksaan Pajak
Penyusunan program pemeriksaan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:
1. Membuat pemeriksaan lebih terarah
Program membantu pemeriksa menentukan fokus pemeriksaan sejak awal. Dengan begitu, pengujian dapat diarahkan pada pos, transaksi, atau kewajiban perpajakan yang memang relevan.
2. Menentukan prosedur pengujian
Setiap objek pemeriksaan dapat membutuhkan prosedur yang berbeda. Misalnya, pemeriksaan atas pendapatan dapat dilakukan dengan membandingkan pencatatan akuntansi dengan dokumen transaksi dan pelaporan pajak.
3. Menentukan bukti yang diperlukan
Program pemeriksaan juga membantu menentukan buku, catatan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung hasil pengujian.
4. Menjadi pedoman selama pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan berdasarkan metode dan teknik yang telah ditentukan dalam program pemeriksaan. Jika terdapat perubahan pada rencana pemeriksaan, program juga dapat disesuaikan.
Dengan demikian, audit program pemeriksaan pajak membantu menjaga agar proses pemeriksaan tetap sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditentukan.
Komponen dalam Audit Program Pemeriksaan Pajak
Isi program dapat disesuaikan dengan kondisi dan tujuan pemeriksaan. Namun, secara umum, beberapa komponen yang perlu diperhatikan meliputi:
- Tujuan pemeriksaan, yaitu hal yang ingin dibuktikan atau diuji.
- Ruang lingkup pemeriksaan, termasuk periode dan pos perpajakan yang diperiksa.
- Objek atau pos yang diperiksa, seperti pendapatan, biaya, aset, utang, PPN, atau PPh.
- Metode dan teknik pemeriksaan yang akan digunakan.
- Prosedur pemeriksaan, yaitu langkah pengujian yang dilakukan.
- Dokumen dan data pendukung yang dibutuhkan.
- Hasil atau realisasi pemeriksaan, untuk mencatat pelaksanaan prosedur yang telah dilakukan.
DJP juga menjelaskan bahwa program pemeriksaan perlu memuat rencana dan realisasi program pemeriksaan.
Artinya, program bukan hanya dibuat sebelum pemeriksaan dimulai. Pelaksanaannya juga perlu didokumentasikan sebagai bagian dari proses pemeriksaan.
Baca Juga: Perhitungan Pajak Penghasilan Badan: Rumus, Tarif dan Contoh
Tahapan Penyusunan Program Pemeriksaan Pajak
Agar program pemeriksaan dapat digunakan secara efektif, penyusunannya perlu dilakukan secara bertahap.
1. Memahami kondisi dan data wajib pajak
Tahap awal dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang berkaitan dengan wajib pajak. Informasi ini dapat membantu pemeriksa memahami kegiatan usaha, kondisi keuangan, serta kewajiban perpajakan yang relevan.
2. Menentukan tujuan dan ruang lingkup
Selanjutnya, tentukan tujuan pemeriksaan dan bagian yang akan diuji. Ruang lingkup ini penting karena tidak semua transaksi harus mendapatkan pengujian dengan tingkat yang sama.
3. Menentukan metode dan teknik pemeriksaan
Setelah objek pemeriksaan diketahui, pemeriksa menentukan metode dan teknik yang sesuai.
4. Menyusun prosedur pemeriksaan
Prosedur kemudian dibuat lebih spesifik agar pemeriksa mengetahui langkah pengujian yang perlu dilakukan pada setiap objek.
5. Menentukan dokumen pendukung
Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian juga dicantumkan dalam program.
6. Mendokumentasikan realisasi
Selama pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan prosedur dicatat dan dibandingkan dengan rencana yang telah dibuat.
Standar pemeriksaan DJP menempatkan pengumpulan data, penyusunan rencana pemeriksaan, dan penyusunan program pemeriksaan sebagai bagian dari persiapan sebelum pengujian dilakukan.
Prosedur dalam Pemeriksaan Pajak
Prosedur pemeriksaan pajak merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji data dan kewajiban perpajakan. Bentuknya dapat berbeda tergantung objek yang diperiksa.
Beberapa prosedur yang dapat dilakukan antara lain:
- membandingkan data dalam SPT dengan pembukuan;
- melakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan dan data perpajakan;
- memeriksa bukti transaksi;
- menguji dokumen pendukung pendapatan dan biaya;
- mencocokkan faktur pajak dengan pencatatan;
- meminta keterangan atau penjelasan dari wajib pajak;
- melakukan pengujian terhadap data yang dimiliki pemeriksa atau data dari pihak lain.
Dalam pelaksanaannya, pemeriksa dapat meminta tambahan data, informasi, keterangan, atau penjelasan apabila dibutuhkan untuk mendukung pengujian.
Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya menyiapkan dokumen, tetapi juga memastikan informasi di antara dokumen tersebut konsisten.
Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Pemeriksaan Pajak
Persiapan dokumen menjadi salah satu bagian penting ketika perusahaan menghadapi pemeriksaan. Dokumen yang diminta dapat bergantung pada tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan.
Secara umum, perusahaan dapat menyiapkan:
1. Dokumen keuangan
- Laporan posisi keuangan atau neraca
- Laporan laba rugi
- Buku besar
- Neraca saldo
- Rekening koran
- Bukti transaksi
2. Dokumen perpajakan
- SPT Tahunan dan SPT Masa
- Bukti pembayaran atau penyetoran pajak
- Faktur pajak keluaran dan masukan
- Bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- Dokumen pendukung pelaporan pajak lainnya
3. Dokumen perusahaan
- Akta dan dokumen legal perusahaan
- Kontrak atau perjanjian
- Dokumen kepemilikan aset
- Perjanjian utang-piutang
- Dokumen transaksi dengan pihak terkait
Jenis dokumen yang diminta tetap bergantung pada kebutuhan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, pemeriksa dapat meminta buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penghasilan, kegiatan usaha, atau objek pajak.
Contoh Audit Program Pemeriksaan Pajak
Untuk memahami bentuknya, berikut contoh sederhana audit program pemeriksaan pajak untuk pengujian pendapatan perusahaan.
| Objek yang Diperiksa | Tujuan | Prosedur | Dokumen |
| Pendapatan | Memastikan pendapatan telah dicatat dan dilaporkan dengan benar | Bandingkan laporan keuangan, buku besar, dan SPT | Buku besar, invoice, SPT |
| Penjualan | Memastikan transaksi penjualan didukung bukti yang memadai | Uji sampel invoice dan dokumen transaksi | Invoice, kontrak, bukti pembayaran |
| PPN Keluaran | Memastikan PPN telah dihitung dan dilaporkan | Cocokkan faktur pajak dengan pencatatan | Faktur pajak, SPT Masa PPN |
| Piutang | Memastikan saldo piutang sesuai dengan transaksi | Rekonsiliasi saldo dan pengujian dokumen | Aging piutang, invoice, rekening koran |
Contoh tersebut hanya merupakan gambaran sederhana. Dalam praktiknya, isi program pemeriksaan dapat berbeda sesuai tujuan, ruang lingkup, kondisi wajib pajak, serta hasil analisis pemeriksa.
Risiko yang Perlu Diperhatikan dalam Pemeriksaan Pajak
Ada beberapa risiko yang sebaiknya diperhatikan perusahaan sebelum menghadapi pemeriksaan, antara lain:
1. Ketidaksesuaian data
Perbedaan antara laporan keuangan, SPT, buku besar, faktur pajak, dan dokumen transaksi dapat menimbulkan pertanyaan saat proses pengujian.
2. Dokumen tidak lengkap
Dokumen yang tidak tersedia atau sulit ditemukan dapat memperlambat proses pemberian data dan penjelasan.
3. Kesalahan klasifikasi transaksi
Kesalahan dalam mengelompokkan pendapatan, biaya, aset, atau transaksi tertentu dapat memengaruhi perhitungan kewajiban perpajakan.
4. Transaksi dengan pihak berelasi
Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa membutuhkan perhatian lebih karena dapat memiliki aspek perpajakan tambahan.
5. Kurangnya dokumentasi
Penjelasan lisan saja belum tentu cukup untuk mendukung suatu transaksi. Karena itu, bukti dan dokumen pendukung perlu disimpan dengan baik.
Temuan pemeriksaan sendiri harus didasarkan pada bukti yang kompeten dan cukup serta ketentuan perpajakan yang berlaku.
Cara Mempersiapkan Perusahaan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
Perusahaan dapat melakukan persiapan sejak sebelum pemeriksaan dimulai. Beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan adalah:
- Rapikan dokumen perpajakan dan keuangan. Pastikan dokumen mudah ditemukan berdasarkan periode dan jenis transaksi.
- Lakukan rekonsiliasi data. Bandingkan laporan keuangan, buku besar, SPT, dan dokumen pendukung untuk menemukan perbedaan sejak awal.
- Buat daftar dokumen. Gunakan checklist pemeriksaan pajak agar tidak ada dokumen penting yang terlewat.
- Tentukan PIC pemeriksaan. Tunjuk orang yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dan mengoordinasikan permintaan data.
- Pahami transaksi yang berisiko. Periksa transaksi yang nilainya material atau memiliki perlakuan pajak khusus.
- Siapkan penjelasan untuk transaksi tertentu. Jika ada perbedaan atau transaksi yang tidak biasa, siapkan dokumen dan kronologi yang mendukung.
- Pastikan respons diberikan sesuai ketentuan. Selama pemeriksaan, perusahaan perlu memperhatikan setiap permintaan dan batas waktu yang berlaku.
Persiapan yang rapi membuat perusahaan lebih mudah merespons permintaan data sekaligus membantu menemukan potensi masalah sebelum proses pemeriksaan berjalan lebih jauh.
Persiapkan Pemeriksaan Pajak Perusahaan Bersama EHS
Pemeriksaan pajak membutuhkan persiapan yang rapi, terutama dalam memastikan data keuangan, dokumen perpajakan, dan transaksi perusahaan dapat dijelaskan dengan baik. Memahami audit program pemeriksaan pajak, prosedur, serta dokumen yang diperlukan dapat membantu perusahaan menghadapi proses pemeriksaan dengan lebih terstruktur.
Jika perusahaan membutuhkan pendampingan dalam mempersiapkan dan menghadapi pemeriksaan pajak, KAP Eddy Hutarso & Satria (EHS) layanan jasa pajak profesional dapat membantu meninjau kesiapan dokumen, mengidentifikasi potensi risiko, dan mendukung proses perpajakan perusahaan.
Dengan persiapan yang lebih matang, perusahaan dapat menghadapi pemeriksaan pajak dengan data yang lebih siap dan proses yang lebih terarah.
Baca Juga: Perbedaan Pajak dengan Retribusi: Pengertian, Ciri dan Contoh
